PINRANG — Pemerintah Kabupaten Pinrang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gas elpiji di tengah kondisi ketersediaan yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Rabu (2/9), dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Pertamina, Hiswana Migas serta para agen penyalur.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memetakan kondisi distribusi sekaligus menyusun langkah penanganan yang dapat dilakukan secara bersama. Berbagai kendala yang memengaruhi ketersediaan BBM dan elpiji menjadi bahan pembahasan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi mengatakan, BBM dan elpiji memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. BBM dibutuhkan untuk mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi, sementara elpiji menjadi salah satu kebutuhan utama rumah tangga serta pelaku usaha kecil.
Karena itu, menurutnya, persoalan distribusi kedua komoditas tersebut perlu ditangani melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan dan pihak yang terlibat dalam rantai penyaluran.
Salah satu langkah yang diarahkan dalam rapat tersebut adalah pembentukan tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama unsur TNI dan Polri.
Tim tersebut diharapkan dapat melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM dan elpiji di lapangan. Selain memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, pemantauan juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh kebutuhan energi.
Menurut Wabup Sudirman, pengawasan di lapangan diperlukan agar proses distribusi dapat berjalan lebih tertib dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat.
Penguatan pengawasan tersebut juga akan berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat sisi ketersediaan pasokan. Dinas terkait diarahkan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada setiap SPBU yang berada di Kabupaten Pinrang.
Penambahan kuota diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap ketersediaan BBM sehingga antrean maupun kesulitan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar dapat ditekan.
Sementara itu, untuk kebutuhan gas elpiji bersubsidi, Pemerintah Kabupaten Pinrang akan mengajukan kuota fakultatif. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pada kondisi tertentu sekaligus mendukung ketersediaan pasokan di masyarakat.
Dengan tambahan pasokan tersebut, pemerintah berharap persoalan kelangkaan dapat dikurangi dan harga elpiji di tingkat masyarakat dapat kembali berada pada tingkat yang lebih terjangkau.
Wabup Sudirman menekankan bahwa penanganan distribusi BBM dan elpiji membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah, aparat, Pertamina, Hiswana Migas, agen serta pihak penyalur memiliki peran masing-masing dalam memastikan rantai distribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Yang paling penting adalah masyarakat tidak dirugikan. Kita ingin memastikan kebutuhan BBM dan elpiji tersedia, distribusinya berjalan baik dan masyarakat mendapatkan dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap kondisi yang terjadi saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjaga stabilitas distribusi kebutuhan energi masyarakat.
Melalui pengawasan langsung, penguatan koordinasi serta usulan penambahan kuota, pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan BBM bersubsidi dan elpiji tetap terjaga. Dengan demikian, aktivitas rumah tangga, mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat berlangsung secara lebih lancar.