Sidrap—Asap hitam membumbung dari ban yang terbakar, suara orasi menggema, dan barisan massa berpadu di depan Polres Sidrap. Hari itu, 70 orang yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa dan lapisan masyarakat menyatukan langkah dalam satu wadah bernama AMARA (Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sidrap)
Aksi mereka bukan sekadar teriakan di jalanan. Itu adalah potret keresahan rakyat atas situasi negeri yang dianggap kian chaos. Di bawah terik matahari, dengan spanduk, pengeras suara, dan aksi teatrikal, mereka menagih janji wakil rakyat sekaligus menyoroti wajah aparat keamanan.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyodorkan sederet tuntutan keras kepada DPR-RI, mulai dari:
- Menolak seluruh kenaikan tunjangan anggota DPR-RI dengan kejelasan dan transparansi.
- Mendesak evaluasi menyeluruh DPR serta penindakan terhadap anggota yang memicu kemarahan rakyat.
- Mendesak pemberantasan korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Meminta DPRD Sidrap menyatakan sikap menolak kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Sidrap.
- Menagih komitmen DPRD terkait penertiban tempat hiburan malam (THM) di Sidrap.
Tuntutan itu, menurut massa, merupakan cermin kegelisahan masyarakat Sidrap terhadap arah kebijakan negara yang kian menjauh dari kepentingan rakyat.
Tak hanya DPR, sorotan juga diarahkan kepada institusi kepolisian. Mereka mendesak:
- Reformasi Polri secara menyeluruh, termasuk pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dianggap gagal mengubah watak represif kepolisian.
- Penghentian segala bentuk represifitas aparat negara serta pembebasan massa aksi yang ditahan karena menyuarakan aspirasi.
- Pengusutan tuntas kasus pembunuhan seorang pengemudi ojek online oleh kepolisian secara terbuka dan transparan, serta pemberian sanksi seberat-beratnya bagi pelaku.
“Polisi seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk melawan rakyat,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.
Setelah berorasi di Polres, massa bergerak menuju gedung DPRD Sidrap. Di sana, selain orasi, mereka menampilkan aksi teatrikal sekelompok mahasiswa duduk di jalan dengan mata dan mulut ditutup, berhadapan dengan sosok yang duduk di kursi kekuasaan sambil menggenggam uang, sementara aparat berdiri di depan dengan senjata.
Teatrikal itu menggambarkan rakyat yang dibungkam, wakil rakyat yang asyik dengan kekuasaan dan materi, serta aparat yang menjadi alat kekuasaan. Simbol perlawanan itu membuat suasana hening sejenak sebelum kembali dipenuhi pekikan suara mahasiswa “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia, Hidup Perempuan yang melawan”
Aksi tersebut juga menghadirkan Bupati Sidrap yang menyaksikan langsung bagaimana massa menyuarakan tuntutan mereka. Dalam pernyataannya, pihak DPRD, Polres, dan pemerintah daerah menyatakan menyetujui tuntutan massa, dan bersama-sama menandatangani dokumen pernyataan sikap. Kesepakatan itu menjadi penutup aksi yang berlangsung kondusif
Aksi AMARA di Sidrap pada 1 September 2025 menjadi potret bagaimana mahasiswa dan masyarakat masih memegang peran sebagai pengingat bagi pemegang kekuasaan. Dengan teatrikal, orasi, dan keberanian, mereka menyampaikan pesan jelas: rakyat tidak akan tinggal diam ketika keadilan dan kepentingan publik diabaikan