Sidrap – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) menggelar acara Diseminasi Hasil Kajian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting (AKS) tahap I tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024, pada Rabu (9/10/2024). Kegiatan ini diadakan di Aula Kantor Kementerian Agama Sidrap dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Acara ini menghadirkan sejumlah pakar, antara lain dr. St. Rahmah, Sp.OG (dokter spesialis kandungan), dr. Rusdiana, Sp.A., M.Kes (dokter spesialis anak), serta dr. A. Azizah, Sp.GK (dokter spesialis gizi). Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan dan percepatan penurunan angka stunting di wilayah Sidrap. Para pakar tersebut memaparkan hasil audit dan kajian mendalam mengenai stunting, yang diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi semua pihak dalam merumuskan langkah-langkah strategis.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap, Syahrul Mubarak, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya penurunan angka stunting. “Kami sangat berterima kasih atas dedikasi seluruh pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sidrap. Kabupaten ini menjadi salah satu dari empat kabupaten di Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan atas capaian penurunan stunting,” ungkapnya.
Syahrul juga menjelaskan bahwa meskipun penurunan angka stunting di Sidrap hanya mencapai 0,9 persen, terdapat beberapa indikator lain yang dianggap berhasil dan patut diapresiasi. Ia berharap ke depan, semua pihak dapat bekerja sama lebih baik lagi dengan dukungan data yang akurat untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Kasat Bimas Polres Sidrap Zakariah, SH, Danramil 1420-03/Maritengngae Ridwan B, dan Kabid Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Anwar D Nurdin. Selain itu, turut hadir perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah, kepala UPT KB, tenaga gizi puskesmas, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).