Makassar— Aliansi BEM Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Penolakan ini disampaikan setelah mencermati draft kerangka penulisan Buku Besar Sejarah Indonesia Jilid 9 yang membahas Era Orde Baru 1967–1998.
Mereka menilai pendekatan historiografis dalam dokumen tersebut masih kabur dan tidak jujur dalam menggambarkan masa Orde Baru yang sarat represi. Narasi yang menonjolkan stabilitas dan pembangunan dinilai mengabaikan fakta-fakta pelanggaran HAM, termasuk pembantaian massal 1965–1966, pembungkaman politik, penghilangan aktivis, serta kekerasan sistemik terhadap perempuan.
“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto di tengah penyusunan ulang sejarah nasional merupakan bentuk upaya rehabilitasi rezim secara struktural dan simbolik. Ini bukan sekadar revisi sejarah, tetapi pengkhianatan terhadap ingatan kolektif bangsa,” demikian pernyataan Aliansi.
Sekretaris Daerah Aliansi BEM Nusantara Sulsel, Irshan, menegaskan bahwa gelar pahlawan tidak boleh diberikan kepada tokoh dengan rekam jejak penuh kontroversi dan catatan pelanggaran HAM.
“Kami menolak glorifikasi terhadap sosok yang kepemimpinannya meninggalkan catatan kelam bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Gelar pahlawan harus diberikan kepada mereka yang berjuang dengan integritas, keberanian, dan tanpa noda penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Irshan.
Aliansi menilai bahwa pemberian gelar kepada Soeharto akan menjadi preseden buruk dalam sistem penghargaan negara, karena belum ada penyelesaian hukum dan moral atas berbagai peristiwa seperti tragedi 1965–1966, kasus Tanjung Priok, Talangsari, penculikan aktivis 1998, hingga praktik KKN yang mengakar selama Orde Baru.
Dorong Pengakuan Pejuang Lokal Sulsel
Selain menolak wacana gelar untuk Soeharto, Aliansi BEM Nusantara Sulsel juga mendorong pemerintah untuk memberi ruang lebih besar bagi pahlawan-pahlawan daerah yang terbukti memiliki jasa signifikan namun belum diangkat secara nasional.
Beberapa tokoh asal Sulawesi Selatan yang dinilai layak diusulkan antara lain:
- Andi Abdullah Bau Massepe — Pejuang asal Sidrap, mantan Panglima TRI Divisi Hasanuddin, gugur melawan Belanda.
- Pajonga Daeng Ngalle — Tokoh perlawanan rakyat Takalar.
- Andi Pangerang Petta Rani — Tokoh militer dan birokrat asal Bone yang berjasa menjaga keutuhan NKRI.
- Emmy Saelan — Pahlawan perempuan Sulsel yang gugur di medan perang.
- Jenderal (Purn) M. Jusuf — Mantan Panglima ABRI ke-7, tokoh penting dalam masa-masa awal stabilitas nasional.
Aliansi menilai tokoh-tokoh tersebut masih minim mendapat ruang dalam buku sejarah nasional maupun proses pengusulan gelar pahlawan.
Ajak Akademisi dan Pemda Terlibat
Dalam pernyataan resminya, Aliansi BEM Nusantara Sulsel mengajak mahasiswa, akademisi, dan pemerintah daerah untuk aktif meneliti sejarah lokal dan mendorong pengusulan resmi para tokoh tersebut kepada pemerintah pusat.
“Penghargaan kepada pahlawan harus menjadi sarana edukasi moral, bukan alat politisasi sejarah. Bangsa ini membutuhkan teladan yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Aliansi.
Aliansi juga memastikan akan terus mengawal integritas sejarah nasional agar tidak diputarbalikkan demi kepentingan politik.