PINRANG — Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat pola koordinasi lintas wilayah untuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui dan ditangani secara lebih cepat.
Penguatan koordinasi tersebut mencakup sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pertanian dan pengairan hingga penanganan kebakaran serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos bersama Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, dengan melibatkan para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Pinrang, Selasa (22/9).
Dalam rapat tersebut, Bupati Irwan menekankan pentingnya membangun sistem kerja pemerintahan yang mampu merespons kondisi masyarakat berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.
Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan memiliki posisi penting karena berada lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, camat diharapkan aktif memantau perkembangan wilayah dan tidak hanya menunggu laporan ketika persoalan telah berkembang.
Untuk mendukung pola kerja tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan posko pada tingkat kecamatan. Posko tersebut diharapkan menjadi titik informasi sekaligus ruang koordinasi awal dalam menghimpun berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Melalui mekanisme tersebut, permasalahan yang masih dapat ditangani di tingkat kecamatan dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan sesuai kewenangan. Sementara persoalan yang membutuhkan dukungan lebih luas akan diteruskan melalui koordinasi di tingkat kabupaten.
Bupati Irwan juga meminta camat membangun komunikasi aktif dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat dan perangkat daerah terkait. Pola koordinasi berjenjang ini diharapkan dapat memperpendek jalur penyampaian informasi sekaligus mempercepat langkah penanganan di lapangan.
Sektor pertanian dan pengairan menjadi salah satu perhatian dalam rapat tersebut, terutama menghadapi kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk lahan pertanian.
Pemerintah daerah membahas langkah optimalisasi sarana pompa yang selama ini digunakan kelompok tani. Pendataan terhadap pompa dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan lokasi penggunaannya, termasuk kemungkinan pemanfaatan pada wilayah lain yang membutuhkan dukungan air.
Langkah tersebut diarahkan agar sarana yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, terutama untuk membantu mempertahankan lahan pertanian dan tanaman yang masih memiliki peluang untuk diselamatkan di tengah keterbatasan air.
Selain persoalan pertanian, pemerintah daerah turut memberikan perhatian terhadap distribusi BBM bersubsidi. Penerapan pola ganjil-genap sebagaimana diatur melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan di Kabupaten Pinrang.
Pola tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan kepadatan kendaraan pada titik-titik pengisian BBM, termasuk mengantisipasi antrean yang berpotensi meningkat akibat kendaraan dari luar daerah.
Sementara itu, pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi juga akan terus diperkuat. Pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan penyaluran LPG tetap sesuai peruntukan dan dapat menjangkau masyarakat yang berhak menerima.
Pengawasan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mencegah praktik distribusi yang tidak sesuai sehingga ketersediaan LPG bagi masyarakat tetap terjaga dan potensi gangguan pasokan maupun kenaikan harga di tingkat konsumen dapat diminimalkan.
Bupati Irwan menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintah desa.
Dengan koordinasi yang berjalan secara aktif dan informasi lapangan yang dapat diterima lebih cepat, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Penguatan koordinasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih responsif, terutama dalam menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan aktivitas masyarakat.